Bupati Kebumen Lilis Nuryani bertemu dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan kerja sebelumnya ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Maret lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lilis didampingi Sekretaris Daerah Edi Rianto serta sejumlah pimpinan OPD. Salah satu fokus utama pembahasan adalah usulan perpanjangan layanan KA Prameks hingga Stasiun Gombong.
Saat ini, KA Prameks baru melayani rute hingga Kutoarjo. Kondisi ini membuat warga Kebumen harus melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain untuk menuju Yogyakarta maupun Solo.
“Masyarakat kami sangat membutuhkan transportasi yang terjangkau. Banyak pelajar dan pekerja asal Kebumen beraktivitas di Yogyakarta. Kami berharap layanan Prameks bisa diperpanjang hingga Gombong, bahkan Prembun atau Kutowinangun,” ujar Lilis.
Menanggapi hal tersebut, Vice President KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, menjelaskan bahwa operasional KA Prameks saat ini berada di bawah pengelolaan KAI Commuter. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah tahapan administratif, termasuk perizinan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“Usulan tersebut saat ini masih dalam proses pendalaman lintas unit. Kami mendukung karena sejalan dengan upaya meningkatkan okupansi penumpang, namun tetap perlu kajian kesiapan sarana agar tidak mengganggu waktu tempuh layanan yang sudah ada,” jelas Rangga.
Bahas Perlintasan Mekarsari dan Aspek Keselamatan
Selain perpanjangan rute Prameks, pertemuan ini juga membahas usulan pembukaan kembali perlintasan sebidang Mekarsari (JPL 583). Bupati menyampaikan aspirasi warga yang terdampak secara ekonomi sejak penutupan akses tersebut.
Namun demikian, pihak KAI menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Penutupan JPL 583 sebelumnya dilakukan berdasarkan pertimbangan serius terkait risiko kecelakaan.
“Sepanjang 2024 hingga 2025 telah terjadi beberapa kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa di lokasi tersebut. Ini menjadi perhatian penting bagi kami. Karena itu, pembukaan kembali harus melalui asesmen menyeluruh bersama para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan,” tegas Rangga.
Pemkab Siapkan Anggaran dan Infrastruktur
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkimhub Kebumen, Slamet Mustolkhah, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai persyaratan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
Pemkab Kebumen bahkan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,06 miliar per tahun untuk mendukung operasional 83 petugas Penjaga Jalan Lintasan (PJL) bersertifikat. Selain itu, fasilitas di Pos Mekarsari juga telah dipersiapkan, mulai dari CCTV hingga sistem peringatan berupa sirine.
Soroti Masalah Drainase di Sekitar Rel
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas persoalan drainase di sekitar jalur rel, khususnya di wilayah Gombong dan Kutowinangun. Tercatat sedikitnya empat titik rawan banjir yang memerlukan penanganan segera.
Genangan air yang dapat mencapai ketinggian hingga 50 cm dinilai berisiko mengganggu stabilitas jalur kereta api jika tidak segera diatasi.
“Kami berterima kasih atas informasi ini, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga pertemuan ini menghasilkan keputusan yang terbaik untuk masyarakat,” pungkas Rangga. (BK/*)
-----------------------------
Ikuti BeritaKebumen