Angka Kredit Macet Diatas Rata-rata. Bank Milik Pemda Terpuruk dan Perlu Diselamatkan

Pelantikan Asisten 2. (Istimewa)

KEBUMEN, beritakebumen.co.id - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengungkapkan adanya salah satu bank milik pemkab tengah dalam kondisi terpuruk. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemkab untuk dapat menyelamatkannya.

Hal itu diungkapkan Bupati saat melantik Asisten 2 Sekretaris Daerah Kebumen yang baru di Pendopo Kabumian pada Senin (23/5/2022) siang. Asisten 2 yang dilantik adalah dr Hj Y Rini Kristiani yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati (SAB) bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.

Usai pelantikan, Bupati meminta kepada Rini untuk membenahi perekonomian di Kebumen. Khususnya di sektor perbankan. Sebab, Bupati melihat ada bank milik Pemda yang dianggap berada dalam kondisi terpuruk dan perlu diselamatkan keuangannya.

"Asisten 2 ini punya posisi strategis untuk membenahi perekonomian. Kita punya bank BUMD yang kondisinya saat ini terpuruk dan perlu diselamatkan. Sejak awal saya melihat berdasarkan hasil temuan perbankan bank ini dalam kondisi tidak sehat," ujar Bupati.

Bank itu dinyatakan tidak sehat karena NPL nya  atau kredit macetnya begitu tinggi. Menurut Bupati, hal ini menujukan kinerja para direksi begitu lambat. Dimana NPL rata-rata 2 sampai 3 persen atau maksimal 5 persen. Namun bank milik pemda ini NPLnya disebut sudah berada di angka 9 sampai 10 persen.

"Kalau ibarat sekolah ini sudah nilai merah rapor merah, jauh dari kata sehat. Setelah kita bedah salah satunya adalah mengendapnya uang yang seharusnya digelontorkan untuk UMKM, malah diendapkan dalam bentuk kas atau deposito," terang Bupati.

Jika didepositokan lanjut Bupati, maka pengeluarkan lebih besar daripada hasil yang didapatkan. Keuangan bank pun akan semakin merugi.

"Saya yakin Ibu Rini punya kemampuan untuk membenahi itu, harus bisa mencari orang-orang tepat dan kapabel untuk menyelematkan bank milik Pemda ini," tegas Bupati.

Sejauh ini menurut Bupati, memang belum ada indikasi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan para direksi yang bisa berakibat hukum.

"Kita belum sampai ke arah sana, kita hanya baru melihat ketidakcakapan seorang direksi dalam mengelola perbankan," tandas Bupati.

Bupati pun berencana untuk segera melakukan perombakan direksi yang baru demi menyelamatkan bank ini agar bisa kembali sehat. Tidak hanya itu, bupati juga tidak ingin ada kasus hukum yang menimpa para direksi seperti yang pernah terjadi pada salah satu bank daerah di masa sebelumnya.

"Makanya saya sampaikan dalam pemilihan direksi nanti harus jeli betul dipilih orang-orang yang berintegritas, punya pengalaman dan kemampuan dalam mengelola perbankan. Sehingga disamping sehat, perbankan juga harus bersih dari persoalan hukum," tandasnya.
(bk/kab)
Previous Post Next Post