 |
| Ilustrasi AI |
Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan patut diapresiasi. Kebijakan ini bukan sekadar regulasi teknis, tetapi bukti nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Melalui mekanisme subsidi bunga, pemerintah menanggung sebagian beban bunga kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan agar biaya cicilan menjadi lebih ringan dan akses kepemilikan rumah makin terbuka.
Mempermudah Jalan Menuju Rumah Pertama
PMK ini menetapkan dua sisi penerima subsidi: sisi penyediaan dan sisi permintaan rumah.
Di sisi penyediaan, pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perumahan mendapat subsidi bunga sebesar 5% per tahun, dengan jangka waktu (paling lama) empat tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi.
Sementara di sisi permintaan, masyarakat bisa menikmati subsidi bunga hingga 10% untuk pinjaman Rp10–100 juta, dan 5,5% untuk pinjaman Rp100-500 juta.
Skema ini memberi napas baru bagi keluarga muda dan mereka yang selama ini kesulitan memenuhi syarat kredit komersial termasuk pekerja sektor. Dengan bunga yang lebih rendah, mimpi memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sekadar wacana, tetapi mulai terasa nyata.
Lebih dari Sekadar Rumah: Dorongan bagi Ekonomi Lokal
Dampak kebijakan ini tak berhenti di level individu. Sektor perumahan dikenal memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian.
Setiap rumah yang dibangun menggerakkan banyak sektor lain, mulai dari penyedia bahan bangunan, tenaga kerja, transportasi, hingga industri mebel dan logistik.
Dengan adanya subsidi bunga, Para Pengusaha UMKM di sektor perumahan mendapat dorongan langsung untuk tumbuh, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya beli masyarakat di daerah. Ini bukan hanya soal memberi tempat tinggal, tetapi tentang menggerakkan ekonomi dari bawah sebuah strategi pemulihan ekonomi yang inklusif.
Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Kuat
Kebijakan ini juga menandai langkah maju dari sisi tata kelola. Pemerintah menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai platform utama penyaluran dan pengawasan subsidi.
Setiap klaim subsidi dari bank atau koperasi diverifikasi melalui sistem digital, sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalkan. Masyarakat pun bisa lebih percaya bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka.
Catatan untuk Implementasi
Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak akan otomatis. Tantangan tetap ada, mulai dari kesiapan lembaga penyalur dalam memproses kredit hingga verifikasi penerima agar tepat sasaran.
Dibutuhkan sinergi nyata antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan, Lembaga keuangan, dan pemerintah daerah agar program ini tidak berhenti di atas kertas.
Jika pelaksanaannya konsisten, PMK No. 65/2025 bisa menjadi tonggak penting bagi pemerataan akses hunian di Indonesia bukan hanya membantu rakyat kecil membeli rumah, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan.
Rumah, Martabat, dan Harapan
Rumah bukan sekadar bangunan berdinding bata. Ia adalah simbol martabat dan harapan.
Dengan hadirnya kebijakan subsidi bunga ini, pemerintah memberi pesan jelas: negara hadir untuk memastikan setiap warga punya kesempatan yang sama membangun kehidupan yang layak.
Subsidi bunga bukan sekadar angka di atas kertas ia adalah bentuk nyata kasih sayang negara kepada rakyatnya. (Penulis : Retno Setyarini, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)
Disclaimer : Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
-----------------------------
Ikuti BeritaKebumen