Dalam forum tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuryani memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kinerja yang telah dilakukan pada awal tahun. Ia menegaskan bahwa Rakor POP menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai rencana.
“Di tengah kondisi global yang berdampak pada daya beli masyarakat, setiap kebijakan harus tepat sasaran. Saya minta efisiensi anggaran dilakukan secara ketat dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” tegas Bupati.
Selain menyoroti efisiensi, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN). Ia menekankan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Semua harus tertib administrasi dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah turut menekankan bahwa rapat koordinasi tidak boleh sekadar menjadi rutinitas formal. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Target memang harus tercapai, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya bagi warga. Jangan sampai hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen, Aden Andri Susilo, memaparkan capaian realisasi anggaran hingga 31 Maret 2026.
Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pajak daerah mencapai Rp41,33 miliar dari target Rp238,53 miliar. Retribusi daerah tercatat sebesar Rp56,52 miliar dari pagu Rp305,24 miliar. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai Rp9,82 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1,98 miliar.
Di sisi belanja daerah, Belanja Operasi mencatatkan serapan tertinggi, yakni sebesar 20,79 persen atau Rp428,35 miliar. Adapun Belanja Modal baru terealisasi sebesar 2,14 persen atau Rp6,62 miliar, dan Belanja Transfer sebesar 7,17 persen atau Rp45,31 miliar.
Berdasarkan kinerja perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatatkan capaian tertinggi dengan realisasi sebesar 64,67 persen. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Prembun dengan capaian 40 persen.
Sementara itu, di sektor pelayanan kesehatan, UPTD RSUD dr. Soedirman mencatatkan serapan pendapatan sebesar 20,63 persen atau senilai Rp26,6 miliar.
Menutup paparannya, Kepala BPKPD mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna mempercepat realisasi anggaran pada triwulan berikutnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan serapan anggaran dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (BK/*)
-----------------------------
Ikuti BeritaKebumen