Gagasan tersebut dipaparkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam Rapat Komite Tapera yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Rabu (24/6).
Melalui skema baru tersebut, angsuran rumah subsidi diperkirakan berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Dengan beban cicilan yang lebih rendah, masyarakat berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan pun diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan perpanjangan tenor menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi.
"Semakin panjang masa cicilan, angsuran yang dibayarkan setiap bulan akan semakin ringan. Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya belum memenuhi kemampuan bayar sesuai ketentuan perbankan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh rumah subsidi," ujar Heru.
Selain tenor yang lebih panjang, BP Tapera mengusulkan agar suku bunga tetap (fixed rate) tidak berubah, yakni 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan. Skema tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat karena cicilan tidak akan terdampak kenaikan suku bunga di masa mendatang.
Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait. Menurutnya, berbagai inovasi pembiayaan dibutuhkan agar target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat tercapai.
"Kita memiliki target besar dalam penyediaan perumahan. Karena itu diperlukan berbagai terobosan agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah, salah satunya melalui perpanjangan masa tenor KPR subsidi," kata Maruarar.
Rumah Susun Jadi Solusi Kawasan Perkotaan
Selain membahas tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, rapat juga menyoroti pengembangan rumah susun sebagai solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang semakin padat. Pemerintah disebut sedang menyiapkan regulasi pendukung agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mendorong BP Tapera memperkuat kolaborasi dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.
Sementara itu, Anggota Komite Tapera Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pembangunan rumah subsidi tetap mengedepankan kualitas, khususnya rumah susun.
"Rumah susun harus mampu menjadi hunian yang nyaman, modern, berkualitas, dan semakin diterima masyarakat sebagai pilihan tempat tinggal," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, BP Tapera juga mengusulkan sejumlah dukungan untuk mempercepat implementasi program, mulai dari penyesuaian kuota rumah susun subsidi, perubahan regulasi terkait tenor KPR subsidi menjadi 40 tahun, hingga penyesuaian premi asuransi.
Penyaluran FLPP Tembus 103 Ribu Unit
BP Tapera turut melaporkan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2026.
Hingga 23 Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai 81.286 unit rumah. Selain itu, sebanyak 21.735 unit lainnya telah memasuki tahap akad kredit. Dengan demikian, total realisasi FLPP telah mencapai 103.003 unit rumah.
Untuk memenuhi target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera menyiapkan sejumlah strategi percepatan.
Dari sisi permintaan, kerja sama diperluas dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, komunitas, hingga serikat pekerja. Sosialisasi, promosi digital, kampanye bersama perbankan, serta kolaborasi dengan pengembang juga terus ditingkatkan.
Sementara dari sisi pasokan, BP Tapera memperkuat koordinasi dengan asosiasi pengembang serta menyinkronkan data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi semakin cepat dan tepat sasaran.
Melalui berbagai langkah tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki rumah yang layak huni, berkualitas, dan terjangkau.
Rapat Komite Tapera dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Anggota Komite Tapera Purbaya Yudhi Sadewa, unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto, serta jajaran pimpinan BP Tapera yang dipimpin Komisioner Heru Pudyo Nugroho bersama para deputi komisioner. (BK/*)
-----------------------------
Ikuti BeritaKebumen