 |
| Ilustrasi: dprd-dkijakartaprov.go.id |
Melalui kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program MBG yang digelar di Pendopo Kabumian pada Kamis, 2 Oktober 2025, Pemkab Kebumen menekankan pentingnya penerapan standar higienitas dan sanitasi di setiap dapur penyelenggara. Kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan terkait penguatan keamanan pangan.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kebumen, dr. Iwan Danardono, menegaskan bahwa aspek utama dari keamanan pangan MBG adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur yang melayani program ini. “Salah satu jaminan keamanan dalam program MBG adalah adanya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” jelas dr. Iwan Danardono.
Kewajiban kepemilikan SLHS ini juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan SLHS untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program MBG. Dalam aturan tersebut disebutkan, SPPG yang sudah beroperasi wajib memiliki SLHS paling lama satu bulan sejak surat edaran diterbitkan. Sementara untuk SPPG baru, sertifikat harus dimiliki maksimal satu bulan setelah penetapan resmi sebagai SPPG.
Dr. Iwan mengungkapkan, sejauh ini dari seluruh data dapur SPPG di Kebumen, baru tiga yang sudah memiliki SLHS. "Data kami baru ada 3 dapur yang sudah ber-SLHS, sementara lainnya belum," tambahnya.
Menanggapi kasus keracunan di Petanahan, ia menegaskan pentingnya disiplin terhadap prosedur sanitasi. “Kami dari Dinkes menjaga agar jangan sampai terulang lagi kejadian kemarin. Tolong patuh pada aturan, kasus kemarin itu ternyata ada bakterinya,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan penerapan protokol kebersihan sederhana yang harus dilakukan, seperti penggunaan sarung tangan (handscoon) secara benar, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, serta tidak melakukan aktivitas lain saat proses pengolahan berlangsung.
Pelanggaran terhadap kebersihan seperti tidak memakai handscoon, masker, atau penutup kepala terbukti berkorelasi dengan temuan bakteri pada makanan. “Tolong bapak ibu kepala dapur juga lebih mengawasi, lebih cerewet,” pinta dr. Iwan.
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak Indonesia. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan setiap tahapan proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan.
“Program MBG ini bukan sekadar pembagian makanan, tapi investasi untuk masa depan bangsa. Karena itu, standar kebersihan dan keamanan pangan harus dijaga dari awal hingga akhir,” ujar Bupati Lilis.
Bupati juga mendorong agar program MBG turut melibatkan produk pangan lokal demi mendukung UMKM daerah. “Kami di sini Pak Budi (Kepala KPPG DIY Jateng) mempunyai beberapa petani lokal. Kami ingin tahu apakah produk seperti kacang panjang, labu siam, putren, dan jagung boleh digunakan atau tidak, agar UMKM di sini juga bisa berjalan,” ucapnya.
Kegiatan pembinaan ini turut dihadiri jajaran forkopimda, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) DIY Jateng Harsono Budi Waluyo, Sekda Kebumen Edi Rianto, Asisten 1 R. Agung Pambudi, pimpinan OPD, perwakilan Kemenag, serta 79 SPPG dan 39 ketua yayasan mitra.
Acara ditutup dengan pemaparan dari Kepala KPPG DIY Jateng, Harsono Budi Waluyo, yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.
-----------------------------
Ikuti Berita Kebumen di Google News