KEBUMEN, beritakebumen.co.id - Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Kebumen Raih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di Kebumen dilakukan secara transparan dan akuntabel. Capaian ini pun tak lepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Dengan predikat ini, Pemkab Kebumen semakin dipercaya dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Sempat Bersitegang, Satpol PP Tegas Tertibkan PKL di Alun-alun Kebumen dan Tiga Dagangan Diamankan
"Alhamdulillah yang patut kita syukuri Pemkab Kebumen tahun ini kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK-RI. Perolehan penghargaan WTP ini juga merupakan rahmat Allah SWT yang dibarengi kerja keras dan keseriusan kinerja OPD di Kabupaten Kebumen," tutur Wabup.
Kebumen Raih Opini WTP untuk Kedelapan Kalinya
Capaian Kebumen Raih Opini WTP ini bukanlah hal yang baru, melainkan konsistensi yang sudah terjaga selama delapan tahun berturut-turut. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, kepada Wakil Bupati Zaeni Miftah di Gedung BPK Semarang pada Kamis, 6 Juni 2025.
Raihan opini ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedisiplinan dalam mencatat, merencanakan, serta melaporkan setiap penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilannya. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemkab Kebumen mampu mempertahankan integritas dalam sistem keuangannya.
Prestasi Kebumen Raih Opini WTP merupakan hasil sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dengan serius dan terencana. Wakil Bupati Zaeni Miftah menyebutkan bahwa capaian ini bukan semata-mata soal angka dan laporan, melainkan soal komitmen pelayanan dan akuntabilitas.
Kebumen Raih Opini WTP Berkat Sinergi dan Komitmen OPD
Prestasi Kebumen Raih Opini WTP merupakan hasil sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dengan serius dan terencana. Wakil Bupati Zaeni Miftah menyebutkan bahwa capaian ini bukan semata-mata soal angka dan laporan, melainkan soal komitmen pelayanan dan akuntabilitas.
Baca Juga : Kasus Pelecehan Anak di Karangsambung Terungkap, Polres Kebumen Ajak Orang Tua Tingkatkan Pengawasan Anak
Menurutnya, pencapaian WTP harus menjadi pemacu semangat untuk bekerja lebih baik dan lebih teliti dalam merencanakan program ke depan. Pemkab menyadari bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran. Ia berharap seluruh OPD tidak lengah, melainkan semakin disiplin dalam tata kelola anggaran.
"Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD," ucapnya.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Ahmad Lutfi menegaskan bahwa opini WTP yang diraih oleh Kabupaten Kebumen telah melalui proses audit keuangan yang objektif dan sesuai ketentuan. Ia menyebut bahwa Kebumen Raih Opini WTP karena telah memenuhi seluruh aspek kewajaran dalam laporan keuangan.
"Semoga capaian WTP ini bisa sebagai pemicu agar kami bekerja lebih baik lagi, tentu tidak cukup hanya itu, pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ke depannya. Ketelitian dan perencanaan program harus menjadi perhatian semua OPD," ucapnya.
BPK Jelaskan Proses Penilaian Kebumen Raih Opini WTP
Dalam sambutannya, Kepala BPK Ahmad Lutfi menegaskan bahwa opini WTP yang diraih oleh Kabupaten Kebumen telah melalui proses audit keuangan yang objektif dan sesuai ketentuan. Ia menyebut bahwa Kebumen Raih Opini WTP karena telah memenuhi seluruh aspek kewajaran dalam laporan keuangan.
BPK menjalankan tugas berdasarkan Pasal 23E ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Proses audit dilakukan secara tahunan dan bertahap, mulai dari pemeriksaan dokumen, pelaporan anggaran, hingga pengelolaan aset. Semua opini diberikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional.
"Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," ujar Lutfi dalam sambutannya.
DPRD Apresiasi Kebumen Raih Opini WTP sebagai Cerminan Pengawasan
Ketua DPRD Kebumen, Saman Halim, menyambut baik capaian Kebumen Raih Opini WTP karena mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar prestasi Pemkab, tetapi juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif.
"Hari ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," ujar Lutfi dalam sambutannya.
DPRD Apresiasi Kebumen Raih Opini WTP sebagai Cerminan Pengawasan
Ketua DPRD Kebumen, Saman Halim, menyambut baik capaian Kebumen Raih Opini WTP karena mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar prestasi Pemkab, tetapi juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif.
DPRD berperan aktif dalam mengawal jalannya anggaran agar sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Ia menilai penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran sudah berada di jalur yang tepat. Ia berharap capaian ini terus dijaga agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak luntur.
Capaian Kebumen Raih Opini WTP hendaknya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan awal untuk memperkuat pelayanan publik yang jujur dan berkualitas. Pemerintah harus terus menjaga transparansi, memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran.
WTP Bukan Akhir, tapi Awal untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Capaian Kebumen Raih Opini WTP hendaknya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan awal untuk memperkuat pelayanan publik yang jujur dan berkualitas. Pemerintah harus terus menjaga transparansi, memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran.
Bagi masyarakat, penting untuk terus mengawasi dan memberi masukan agar roda pemerintahan berjalan bersih dan adil. Pemerintah pusat maupun daerah juga diharapkan bisa meniru semangat Pemkab Kebumen dalam menjaga integritas. Karena pada akhirnya, keuangan yang bersih adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
-----------------------------
Ikuti Berita Kebumen di Google News
-----------------------------
Ikuti Berita Kebumen di Google News