Langkah ini merupakan respons cepat dan proaktif dari Pemprov Jateng menyikapi berbagai masukan, keluhan, bahkan kasus dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa wilayah. Kini, masyarakat, baik orang tua siswa, guru, maupun penerima manfaat lainnya, memiliki akses langsung untuk melaporkan, bertanya, atau memberikan masukan demi perbaikan mutu program MBG secara menyeluruh.
Inisiatif ini menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak main-main dalam mengawal dan menjamin program gizi masif ini berjalan sukses, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan masyarakat.
Sediakan Saluran di Seluruh Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi mengaktifkan hotline pengaduan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat dapat menggunakan nomor 0811-2622-000 untuk melapor, bertanya, atau memberikan masukan mengenai menu MBG yang diterima oleh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi. Seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah memiliki saluran pengaduan serupa.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, pada Jumat (10/10/2025).
Laporan Ditindaklanjuti hingga ke Pusat
Layanan aduan yang masuk tidak hanya fokus pada kasus dugaan keracunan. Keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar gizi atau kualitas juga akan diterima dan ditindaklanjuti serius.
Setiap laporan yang masuk akan direspons cepat oleh Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Yunita menegaskan, pembukaan hotline ini merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, untuk mengawal kesuksesan program MBG di Jawa Tengah.
Layanan aduan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang sebelumnya meminta agar Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/ Kota membuat layanan pengaduan, pengecekan, tanggap darurat, dan menyiapkan media informasi, serta quick response untuk menyikapi terjadinya keracunan menu MBG di sejumlah daerah di Jateng.
Sanksi Penutupan Menanti Penyedia Makanan
Dinkes juga menambahkan bahwa dalam setiap kasus dugaan keracunan menu MBG, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan penyebabnya.
Yunita mencontohkan, pada kasus dugaan keracunan MBG di salah satu wilayah di Jateng, Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.
Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, imbuh Yunita, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.
Mengakhiri keterangannya, Yunita mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” tandas Yunita.
-----------------------------
Ikuti Berita Kebumen di Google News