 |
| Foto. Pexels/MART PRODUCTION |
(Penulis : Retno Setyarini, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)
Disclaimer : Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap
instansi tempat penulis bekerja.
Namun, apakah sesederhana itu?
Dalam praktiknya, pihak yang membantu wajib pajak menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan memegang peran yang jauh lebih penting. Kesalahan dalam memberikan nasihat, menyusun dokumen, atau mengambil langkah perpajakan bukan hanya berdampak pada konsultan, tetapi juga dapat berpengaruh langsung terhadap wajib pajak.
Di sinilah kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak menjadi menarik untuk dicermati.
Regulasi ini tidak sekadar berbicara mengenai izin untuk menjalankan profesi konsultan pajak. Lebih jauh, aturan tersebut memperlihatkan arah kebijakan yang semakin menempatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan pengawasan sebagai bagian penting dalam praktik pemberian jasa perpajakan.
Ketika Mengurus Pajak Berarti Ikut Menentukan Kepatuhan
Wajib pajak memiliki hak untuk memperoleh bantuan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tidak semua wajib pajak memiliki waktu, pengetahuan, maupun kemampuan untuk memahami seluruh ketentuan perpajakan yang semakin kompleks.
Karena itu, kehadiran konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak memiliki posisi strategis.
Mereka menjadi penghubung antara ketentuan perpajakan yang kompleks dengan kebutuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Persoalannya, semakin besar peran yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat.
Seorang profesional perpajakan idealnya tidak hanya mampu menjawab pertanyaan “berapa pajaknya?”, tetapi juga mampu menjelaskan “mengapa pajaknya demikian?”, “apa dasar hukumnya?”, dan yang tidak kalah penting, “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan?”.
Dengan perspektif tersebut, jasa perpajakan tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan kemampuan menyelesaikan administrasi atau menawarkan biaya jasa yang murah.
Kompetensi Tidak Berhenti pada Sebuah Sertifikat
PMK 55 Tahun 2026 memberikan perhatian terhadap aspek kompetensi. Konsultan pajak harus memiliki izin praktik dan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi yang dipersyaratkan.
Menariknya, profesionalisme dalam regulasi ini juga tidak berhenti pada saat seseorang memperoleh izin.
Terdapat mekanisme pengembangan profesional berkelanjutan. Bahkan, regulasi mengatur kewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan dalam kondisi tertentu.
Hal ini menunjukkan satu pesan penting: pengetahuan perpajakan bukan sesuatu yang selesai dipelajari sekali.
Ketentuan pajak dapat berubah. Sistem administrasi dapat berkembang. Teknologi perpajakan juga terus bergerak.
Karena itu, seorang profesional perpajakan dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya. Apa yang benar berdasarkan ketentuan beberapa tahun lalu belum tentu dapat diterapkan begitu saja pada kondisi saat ini.
Integritas: Batas antara Perencanaan Pajak dan Pelanggaran
Ada satu aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu integritas.
Dalam praktik perpajakan, wajib pajak tentu menginginkan beban pajak yang efisien. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
Namun, keinginan untuk membayar pajak secara efisien tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.
Di sinilah profesionalisme diuji.
Konsultan pajak maupun pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak seharusnya mampu membedakan antara memberikan solusi perpajakan yang sah dengan memberikan solusi yang justru mendorong wajib pajak memasuki wilayah pelanggaran.
Dengan kata lain, profesional yang baik bukanlah pihak yang selalu menemukan cara agar pajak menjadi sekecil mungkin, melainkan pihak yang mampu memberikan solusi seefisien mungkin dalam koridor ketentuan perpajakan.
Bukan Hanya Konsultan Pajak, Pihak Lain Pun Diawasi
Salah satu hal menarik dari PMK 55 Tahun 2026 adalah pengaturan yang lebih jelas terhadap Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
Artinya, perhatian terhadap profesionalisme tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berstatus konsultan pajak. Pihak lain yang memenuhi persyaratan dan bertindak sebagai kuasa wajib pajak juga masuk dalam kerangka pengaturan.
Pihak lain tersebut wajib memberikan jasa sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian jasa tersebut.
Pengaturan ini penting karena pada akhirnya wajib pajak tidak hanya berinteraksi dengan konsultan pajak. Dalam praktik, terdapat pula pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Ketika seseorang diberi kepercayaan untuk bertindak atas nama wajib pajak, tentu harus ada standar kompetensi dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang Lebih Tegas
Profesionalisme tanpa pengawasan berpotensi menjadi sekadar norma.
Karena itu, PMK 55 Tahun 2026 juga memperkuat aspek pengawasan. Terhadap pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, misalnya, dapat dilakukan pemeriksaan apabila terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran.
Hasil pemeriksaan dapat berujung pada pengenaan sanksi administratif maupun perintah untuk melaksanakan kewajiban tertentu.
Bahkan, sanksi administratif terhadap pihak lain dapat berupa pembekuan atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: kewenangan untuk membantu wajib pajak bukanlah kewenangan tanpa batas.
Kepercayaan yang diberikan wajib pajak harus diimbangi dengan tanggung jawab profesional.
Wajib Pajak Juga Perlu Lebih Cermat Dari sisi wajib pajak, hadirnya regulasi ini seharusnya juga menjadi momentum untuk lebih berhati-hati dalam memilih pihak yang membantu urusan perpajakan.
Pertimbangan memilih konsultan atau kuasa pajak seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa biaya jasanya?”
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah pihak tersebut memiliki legalitas yang sesuai? Apakah kompetensinya relevan dengan kebutuhan? Apakah ia memahami ketentuan perpajakan yang berlaku? Dan yang paling penting, apakah solusi yang diberikan benar-benar berada dalam koridor hukum?
Sebab, ketika wajib pajak memberikan kuasa kepada pihak lain, konsekuensi dari keputusan perpajakan yang diambil tetap dapat berpengaruh terhadap wajib pajak.
Memilih pendamping perpajakan pada akhirnya bukan hanya persoalan mencari seseorang yang bisa mengurus pajak, tetapi mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu mengambil keputusan perpajakan secara benar.
Dari “Mengurus Pajak” Menjadi Menjaga Kepatuhan PMK 55 Tahun 2026 dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem perpajakan yang semakin profesional.
Konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak bukan sekadar penyedia jasa administrasi. Mereka memiliki peran dalam membantu wajib pajak memahami dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya.
Karena itu, standar profesinya pun perlu bergerak dari sekadar “bisa mengurus pajak”menjadi “mampu membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara benar.”
Pada akhirnya, kualitas seorang profesional perpajakan tidak hanya terlihat dari seberapa banyak persoalan pajak yang dapat diselesaikan, tetapi juga dari seberapa baik ia menjaga wajib pajak tetap berada dalam koridor ketentuan.
Dan mungkin, inilah perubahan cara pandang yang paling penting: konsultan pajak bukan sekadar orang yang mengurus pajak, tetapi bagian dari ekosistem yang ikut menentukan kualitas kepatuhan perpajakan.
(Penulis : Retno Setyarini, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)
-----------------------------
Ikuti BeritaKebumen